Klinik Pajak

Di Halaman ini kami sunting Rubrik Klinik Pajak yang sebagian  di muat di Harian Radar Palembang, bagi pembaca yang kebetulan memiliki pertanyaan seputar pajak atau ingin menanggapi/menambahkan kami persilahkan

1. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS THR ( RADAR, 26-09-2008)

Bapak Pengasuh Yth:

Saya bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan di Palembang. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menghitung PPh atas Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan kepada karyawan di perusahaan kami.

Florentina, Kel Cintaraja Kota Kayu Agung OKI

Jawaban :

Ibu Florentina yang baik THR merupakan jenis penghasilan yang biasanya diterima oleh karyawan atau pegawai setiap menjelang hari raya sehingga merupakan objek Pajak Penghasilan. THR merupakan penghasilan yang tidak teratur (tidak rutin). Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 21 atas THR ini adalah Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan dan petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2006.

Untuk penghitungannya secara ringkas adalah sebagai berikut :

  1. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur (tantiem, jasa produksi, THR dan sebagainya.)
  2. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur (tantiem, jasa produksi, THR dan sebagainya)
  3. Kemudian penghitungan nomor 1 dikurangi nomor 2 dapatlah penghitungan atas THR maupun penghasilan tidak teratur lainnya.

Sekian jawaban dari kami, apabila masih ada hal-hal yang belum jelas ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah perpajakan, Ibu dapat datang langsung ke Bidang P2Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel atau menghubungi nomor telepon 0711 – 315288. Terima Kasih.

2 PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 BELANJA BARANG (Radar, 10-10-2008)

Bapak Pengasuh Yth:

Begini Pak, Saya seorang bendaharawan di suatu instansi pemerintah. Bulan lalu (September) kami membeli 1 unit komputer seharga Rp 9.000.000,- dari rekanan kami.

Yang ingin saya tanyakan :

  1. Pajak apa saja yang terhutang dan mesti kami pungut/potong ?
  2. Berapa tarif dan bagaimana penghitungannya ?
  3. Pembayaran dan pelaporannya bagaimana ?

Kami mohon kiranya pertanyaan ini bisa dijawab, mungkin teman-teman bendaharawan di instansi lain juga  membutuhkan informasi ini.

Atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Abdurrahman Saleh, Pangkalan Balai

Jawaban :

Baiklah kami coba menjawab pertanyaan Pak Abdurrahman Saleh.

Salah satu tugas bendaharawan pemerintah adalah memotong atau memungut Pajak.

  1. Pajak yang terhutang dari transaksi tersebut adalah PPh Pasal 22 dan PPN.
  2. Tarif pajak PPh pasal 22 adalah 1,5 % x nilai/harga barang, dan PPN sebesar 10 %

Sesuai kasus Bapak harga komputer adalah Rp 9.000.000,-. Nilai ini diatas Rp 1.000.000,- sehingga bendaharawan wajib untuk memungut PPN dan memotong PPh Pasal 22. Dengan perhitungan sebagai berikut :

  1. PPN

Jumlah pembayaran Rp9.000.000,- (harga termasuk PPN)
PPN harus dipungut 10/110 x Rp 9.000.000,-  =  Rp 818.182,-

  1. PPh Pasal 22

Harga pembayaran ( termasuk PPN )Rp 9.000.000,-

PPh Pasal 22 = ( 100/110 x 9.000.000,-) x 1,5 %        = Rp 122.727,-

  1. – PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai  dari belanja negara/daerah dengan menggunakan SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendaharawan.

– PPN yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharwan Pemerintah harus disetor paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnta setelah masa pajak berakhir.

Untuk pelaporan pajak tersebut menggunakan SPT Masa PPN ( 1107 PUT ) dan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir atau tanggal 14 bulan berikutnya.

3. NPWP Bagi Anggota Keluarga dan Fiskal Luar Negeri

Pertanyaan :

Begini Pak. Saya dengar untuk pergi ke luar negeri mulai tahun ini bagi yang ber NPWP bebas fiskal. Kebetulan kami punya keperluan ke Luar Negeri. Saya sudah ber NPWP, namun bagaimana dengan 2 anak saya yang tidak punya NPWP. Apakah mereka otomatis bebas fiskal juga mengingat masih tanggungan saya atau harus mendaftar NPWP dahulu sebelum berangkat ?

Atas informasinya kami ucapkan terimakasih.

Luki Chandra, Jl. Veteran Palembang

Jawab.

Benar sekali bahwa untuk orang-orang yang mempunyai NPWP di bebaskan dari pengenaan Fiskal Luar Negeri. Caranya cukup menunjukkan kartu NPWP di hadapan petugas Fiskal Luar Negeri di bandara. Selain yang ber NPWP, bagi anak-anak atau yang berusia dibawah 21 tahun juga di bebaskan dari fiskal.

Nah berhubungan dengan pertanyaan Bapak Luki Chandra ini bila anak bapak berusia di bawah 21 tahun maka otomatis ia akan bebas dari pengenaan fiskal. Tetapi bagaimana jika anak bapak berusia lebih dari 21 tahun dan belum memiliki pekerjaan/ penghasilan ?

Jadi bagi anggota keluarga yang seperti itu bisa memperoleh NPWP Bagi Anggota Keluarga. Ini sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 51/PJ/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP Bagi Anggota Keluarga.

Cara mendapatkan NPWP bagi anggota keluarga ini mudah. Cukup anda datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa persyaratan sebagai beriku :

  1. Fotokopi Kartu NPWP Bapak sebagai Penanggung Biaya Hidup (kepala keluarga)
  2. Fotokopi Kartu Keluarga
  3. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga
  4. Fotokopi KTP anak atau istri yang akan dibuatkan NPWP Bagi Anggota Keluarga.

Kemudian mengisi formulir pendaftaran dan ditandatangani oleh pemohon. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, kecuali Wajib pajak atau penanggung biaya hidup, harus memiliki surat kuasa khusus.

Apabila di kemudian hari anak yang memegang NPWP Bagi Anggota Keluarga telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk memperoleh NPWP dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan untuk dirinya sendiri  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, NPWP bagi anggota keluarga yang telah diberikannya menjadi tidak berlaku dan wajib mendaftarkan diri kembali untuk memperoleh NPWP baru untuk dirinya.

4. Penghapusan Sanksi Denda Terlambat Menyampaiakan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Radar,16-05-2009)

Tanya :

Saya seorang karyawan di Palembang. Sejak Mei 2008 lalu saya telah memiliki NPWP. Tetapi sampai dengan Bulan Maret 2009 lalu saya belum menerima formulir SPT Tahunan. Jadi sampai sekarang saya belum melaporkan SPT Tahunan PPh. Teman-teman saya mengatakan kalo terlambat walau sehari akan dikenakan sanksi.

Yang ingin saya tanyakan

  1. Apakah benar terlambat memasukkan SPT dikenakan sanksi meskipun sampai hari ini pihak kantor pajak belum mengirimkan formulir SPT Tahunan ?
  2. Apabila pindah pekerjaan apakah harus buat NPWP baru ?

Atas jawaban dari pertanyaan ini saya ucapkan terimakasih.

Udhin, Mariana, Banyuasin

Jawab

Menyampaikan SPT Tahunan adalah kewajiban dari Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Melalui SPT dilaporkan berapa jumlah penghasilan yang diperoleh, perhitungan pajaknya dan kondisi harta pada akhir tahun.

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007), SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (31 Maret 2009). Apabila batas waktu tersebut dilampaui dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Seratus Ribu Rupiah ( Pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 2007 ).

Jadi bila sampai dengan saat ini Saudara belum memasukkan SPT Tahunan, benar bahwa nantinya akan dikirimkan Surat Tagihan Pajak dengan nilai Seratus Ribu Rupiah. Namun sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-128/PJ./2009 Tanggal 27 April 2009, atas wajib pajak baru yang menyampaikan SPT Tahunan dari Tanggal 1 April s.d. 31 Desember 2009, berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat(1) huruf a Undang-Undang KUP, sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP dapat dipertimbangkan untuk dihapus secara jabatan.

Jadi silahkan Anda sampaikan SPT Tahunan PPh ke kantor pelayanan pajak terdekat, apabila anda kesulitan mengisi SPT Tahunan Anda bisa menghubungi petugas helpdesk maupun AR (Account Representative).

Formulir SPT didapatkan tidak hanya menunggu kiriman datang dari Kantor Pelayanan Pajak. Akan tetapi wajib pajak harus berusaha mendapatkannya baik dengan cara mengambil sendiri ke kantor pelayanan pajak setempat, maupun mengunduh (download) formulir tersebut di internet melalui website www.pajak.go.id atau situs lain yang menyediakan. Pengiriman SPT ke alamat wajib pajak merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memudahkan Wajib Pajak.

Semestinya bila data yang telah diisikan pada saat mendaftar benar, formulir tersebut pasti dikirimkan. Untul itu coba Anda cek lagi alamat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) apakah alamat tersebut berbeda dengan alamat tempat tinggal Anda. Apabila berbeda sehingga menyebabkan segala korespondensi antara kantor pelayanan pajak dan wajib pajak menjadi tidak lancar sebaiknya anda memperbaiki alamat dengan melakukan perubahan data di kantor pelayanan pajak.

5. Tarif PPh Pasal 23 (Radar, 23 Mei 2009)

Tanya :

Saya seorang bendaharawan pengeluaran di sebuah instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari saya sering berhubungan dengan rekanan kantor, tentunya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Khusus untuk PPh Pasal 23, kami merasa bingung banyak sekali jenis jasa yang diatur dengan tarif yang beragam pula.

Kami mohon kepada Bapak untuk menjelaskan kepada kami bagaimana cara agar lebih mudah memahami hal tersebut.

Sumantri, Sukabangun, Palembang

Jawaban

Selain tugas-tugas yang berkaitan dengan pengurusan anggaran belanja di unitnya, bendaharawan juga mempunyai tugas memungut/memotong pajak-pajak yang timbul dari transaksi yang terjadi dengan pihak ketiga, maupun dari penghasilan yang diterima oleh pegawai/karyawan.

Oleh karena itu seorang bendaharawan dituntut untuk memiliki pengetahuan perpajakan yang  cukup dan selalu memperbaharui pengetahuan tersebut bila ada perubahan-perubahan atau penambahan regulasi yang ada.

Di masa sekarang ini untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan tidaklah sulit. Bila ada waktu anda bisa datang ke kantor pelayanan pajak terdekat. Disana ada petugas help desk yang akan membantu Anda. Terlebih lagi saat ini di kantor pelayanan pajak ada AR (Account Representative) semacam konsultan pajak yang akan menjawab kesulitan masalah perpajakan Anda. Semua layanan ini tentunya gratis.Bila anda tidak mau capek-capek ke kantor pelayanan pajak, DJP menyediakan fasilitas Call Center yang dinamakan Kring Pajak 500200 dan di unit Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel disediakan layanan Complaint Center 315288. Bila anda ingin mengunduh langsung informasi, peraturan maupun formulir perpajakan bisa didapatkan dengan mengunjungi situs www.pajak.go.id di internet.

Kabar gembira untuk Anda, karena sejak 1 Januari 2009, dengan Undang-Undang PPh yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 23 mengalami penyederhanaan tarif.

Untuk jelasnya berikut kami sampaikan

Pasal 23 ayat (1) huruf a, tentang  tarif 15% atas :

  • dividen
  • bunga
  • royalti
  • hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Pasal 23 ayat (1) huruf c, tentang tarif 2 % dari jumlah bruto atas :

  • sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali eks PPh Ps. 4 ayat (2)
  • jasa teknik
  • jasa manajemen
  • jasa konstruksi
  • jasa konsultan
  • jasa lain (diatur dengan Per. Menkeu) selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Kemudian atas Jasa Lain sebagaimana dimaksud dari Pasal 23 ayat (1) huruf c telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, yang terdiri dari :

  • Jasa penilai (appraisal);
  • Jasa aktuaris;
  • Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  • Jasa perancang (design);
  • Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
  • Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  • Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  • Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  • Jasa penebangan hutan;
  • Jasa pengolahan limbah;
  • Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
  • Jasa perantara dan/atau keagenan;
  • Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
  • Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
  • Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
  • Jasa mixing film;
  • Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
  • Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  • Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagaipengusaha konstruksi;
  • Jasa maklon;
  • Jasa penyelidikan dan keamanan;
  • Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  • Jasa pengepakan;
  • Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
  • Jasa pembasmian hama;
  • Jasa kebersihan atau cleaning service;
  • Jasa catering atau tata boga.

Demikian ketentuan mengenai PPh Pasal 23, semoga anda menjadi jelas dan tidak bingung. Jadi pengenaan tarifnya mulai tahun ini menjadi lebih sederhana. Langsung dari jumlah bruto (dikeluarkan dulu PPN nya) dikalikan 2 %.

2 Tanggapan

  1. SPT TAHUNAN TIDAK DIKIRIM LAGI

    Tanya.

    Saya sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak beberapa tahun lalu. Setiap tahun kecuali tahun lalu, saya selalu menyampaikan SPT Tahunan PPh. Tahun lalu SPT tidak saya sampaikan karena saya tidak menerima kiriman SPT Tahunan. Memang di akhir 2008 saya pindah rumah. Kata teman-teman saya bila tidak menyampaikan SPT Tahunan kita dikenakan sanksi. Apakah betul seperti itu ? Berapa sanksi yang dikenakan dan dibayar dimana ? Lalu untuk tahun ini bisakah saya memperbaiki data alamat saya di kantor pajak ?

    Ambar, Prabumulih

    Jawab

    Sebagai warga negara yang baik dan telah memiliki penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), memiliki NPWP adalah suatu keharusan.
    Tetapi kewajiban kita tidak hanya sebatas punya NPWP saja. Ada kewajiban perpajakan yang mesti kita penuhi, yaitu Menghitung seberapa besar pajak yang akan kita bayar sesai penghasilan kita, Menyetorkan pajak tersebut ke bank/kantor pos, lalu setelah pajak dihitung dan disetor kita melaporkan penghitungan dan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak. Kewajiban ini biasa disebut 3M (Menghitung, Menyetor dan Melapor).

    Ada sarana yang digunakan dalam melaporkan pajak tersebut. Itulah yang dinamakan SPT Tahunan PPh ( Surat Pemberitahuan Tahunan ). Di formulir tersebut ada panduan bagi wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak.

    Memang setiap tahun biasanya kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia akan mengirimkan SPT ke alamat wajib pajak. Tetapi bila kita melihat ketentuan di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ( terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007), Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa ” Wajib Pajak mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

    Jadi sesuai ketentuan di Undang-Undang KUP, adalah kewajiban wajib pajak untuk mengambil sendiri SPT Tahunan. Yang telah dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak selama ini adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

    Tetapi rutinitas pengiriman SPT tersebut mulai tahun ini ditiadakan menyusul Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-10/PJ.09/2009, tanggal 11 Desember 2009 yang isinya lebih kurang sebagai berikut :
    1. Mulai Tahun Pajak 2009, SPT Tahunan PPh tidak lagi dikirim ke alamatWajib Pajak dan Wajib Pajak diharuskan mengambil sendiri formulir SPT Tahunan PPh (sesuai Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
    2. Formulir SPT Tahunan PPh dapat diambil di :
    a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
    b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
    c. Pojok pajak dan mobil pajak keliling yang sedang beroperasi,
    atau dapat juga diunduh (download) dari website http://www.pajak.go.id
    3. Formulir SPT Tahunan PPh dapat juga dicetak, digandakan dan/ataudifotokopi dengan syarat tidak mengubah bentuk, ukuran, dan formatnya.
    4. Pelayanan penyediaan formulir SPT Tahunan PPh tidak dipungut biaya apapun.
    5. Untuk informasi lebih lanjut dan/atau pengaduan, hubungi Kring Pajak 500200, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat.
    Bila Surat Pemberitahuan terlambat atau tidak disampaikan maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Seratus Ribu Rupiah bagi wajib pajak orang pribadi, satu juta rupiah bagi wajib pajak badan. Untuk membayar denda ini, menunggu surat tagihan dikirimkan ke alamat Anda. Untuk mengecek apakah denda sudah keluar atau belum mengingat alamat anda yang telah berubah sebaiknya datang ke kantor pelayanan pajak tempat anda terdaftar untuk konfirmasi. Kemudian pembayaran denda dilakukan di Bank atau Kantor Pos persepsi. Ingat kantor pelayanan pajak tidak menerima pembayaran pajak. Pembayaran pajak dilakukan di Bank atau kantor pos persepsi.
    Apabila alamat wajib pajak pindah tetapi masih dalam wilayah satu KPP, sebaiknya wajib pajak melakukan perubahan data. Sehingga korespondensi kantor pelayanan pajak dengan wajib pajak terjaga.

  2. Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Berstatus Karyawan

    Tanya

    Saya terdaftar sebagai wajib pajak sejak Januari Tahun 2009. Ketika itu ada program di kantor kami untuk mendaftarkan karyawan secara kolektif ke kantor pajak.
    Beberapa hari ini saya lihat pemberitahuan di media untuk mengambil formulir SPT Tahunan dan melaporkan ke kantor pajak. Mohon penjelasannya apakah formulir tersebut, bagaimana cara mengisinya dan apa yang harus dilampirkan, bila kami tidak mengambil dan melaporkan SPT ke kantor pajak adakah sanksinya.
    Perlu diketahui juga bahwa setiap bulan atas penghasilan yang kami terima telah di potong pajak. Hal ini kami ketahui dari slip gaji. Terimakasih

    Slamet W, Siring Agung, Palembang

    Jawaban

    Memang menjadi kewajiban bagi warga negara yang baik dan telah memiliki penghasilan diatas PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk memiliki NPWP. Tetapi tidak sampai disana saja, ada kewajiban terkait kepemilikan NPWP tersebut. Kewajiban tersebut biasa disingkat dengan 3M. Menghitung, Menyetor dan Melapor kan pajak.

    Bagi anda yang berstatus sebagai karyawan, menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak menerima penghasilan lain, seperti yang ditanyakan Pak Slamet, Anda tidak perlu repot lagi untuk menghitung dan menyetor pajak. Karena hal tersebut sudah di lakukan oleh perusahaan/instansi tempat anda bekerja. Tinggal satu lagi kewajiban Anda yaitu melaporkan pajak ke kantor pajak.

    Untuk melaporkan pajak ini ada formulir yang digunakan. Yaitu SPT Tahunan PPh, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Bagi Anda wajib pajak orang pribadi, jenis SPT nya adalah SPT PPh Orang Pribadi.

    SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Kode nya SPT 1770 ada tiga jenis yaitu :
    1. Formulir 1770
    Bagi WP OP yang berpenghasilan :
    • dari usaha/pekerjaan bebas;
    • dari satu atau lebih pemberi kerja;
    • yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; dan/atau
    • penghasilan lain.

    2. Formulir 1770 S
    Bagi WP OP yang berpenghasilan :
    • dari satu atau lebih pemberi kerja;
    • dari dalam negeri lainnya; dan/atau
    • yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final.

    3. Formulir 1770 SS
    Bagi WP OP yang penghasilannya :
    • hanya dari satu pemberi kerja
    • penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 Juta
    • tidak memiliki penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi

    Bila mencermati pertanyaan diatas formulir SPT yang tepat bagi Pak Slamet adalah form 1770 S atau 1770SS. Tergantung penghasilan Pak Slamet apakah dalam setahun kurang atau lebih dari Rp 60 Juta.

    Jadi Pak Slamet tinggal mengambil SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak lalu mengisi formulir tersebut. Bila formulir yang digunakan adalah formulir 177O SS, Bapak tinggal mengisi jumlah harta di awal tahun, dan jumlah / nilai harta di akhir tahun, lalu lampirkan dengan bukti pemotongan pajak dari perusahaan Bapak ( Form 1721 A1 atau 1721 A2 ).

    Bila telah diisi dan dilampiri bukti potong (2 rangkap) segera bapak laporkan ke kantor pelayanan pajak. Batas waktu pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi adalah tanggal 31 Maret 2010.

    Bila Bapak dengan sengaja tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan ada sanksinya. Yaitu berupa denda sebesar Seratus Ribu Rupiah. Hal ini berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ( UU KUP).

    Perlu kami informasikan bahwa sejak tahun ini Formulir SPT Tahunan TIDAK DIKIRIMKAN, tetapi wajib pajak berkewajiban untuk mengambil sendiri SPT tersebut.
    Untuk mengambil SPT, Anda bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP terdekat. Bisa juga anda mendownload dari internet di situs http://www.pajak.go.id, atau melalui tempat lain yang akan disediakan oleh direktorat jenderal pajak (mobil keliling atau pojok pajak).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: