Pajak Bangsat dan STAN = SETAN ?

Berikut artikel dari Saudara kita yang tergugah melihat fenomena “markus pajak”, sudah agak terlambat di posting disini tapi tak apalah sebagai bahan “perbandingan” bagi kita, dan bagi seluruh pembaca agar lebih obyektif dalam memandang “aparat pajak”.

Pajak Bangsat dan STAN = SETAN ?

Mau dikatakan latah ikut-ikutan membahas Gayus, mau dikatakan membela institusi dan almamater ya silakan. Sebenarnya kata-kata makian adalah hal yang ‘lumrah’ diterima oleh siapapun, bahkan manusia semulia Rasulullah saw sekalipun dikatakan gila, tukang sihir, kemasukan jin, sakit. Padahal tidak kurang Allah swt sendiri memuji Akhlak mulia Rasul saw ( Q.S 68 : 4). Lalu, jika manusia-manusia biasa yang sangat mungkin berbuat kesalahan dan ditakdirkan Allah menjadi lulusan STAN dan bekerja di DJP dimaki-maki di Facebook, Forum-forum diskusi, atau di dunia nyata, ya sangat lumrah. Maka bermunculan kata-kata makian seperti yang saya tulis pada judul tulisan di atas.
Adapun alasan mendasar tulisan ini dibuat bukan untuk menangkis maki-makian tadi, tapi lebih kepada meluruskan anggapan yang menurut hemat saya sangat keliru. Saya tidak khawatir gerakan boikot bayar pajak akan berdampak sistemik (pinjam istilah yang kemaren lagi populer) bagi penerimaan negara. Percayalah, Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, sedangkan ketidakinginan membayar pajak tadi berdasarkan pendapat-pendapat pribadi yang ternyata sebagian besar keliru. Berikut adalah kekeliruan-kekeliruan yang perlu diluruskan :

1. “Lulusan STAN itu adalah para koruptor, karena mereka dulu nyogok waktu masuk STAN”.
Untuk masuk STAN hanya butuh biaya pendaftaran dan cukup satu kali tes yakni tes tertulis yang lembar jawabannya diperiksa komputer, Jadi tesnya cuma sekali (kecuali Bea Cukai yang karena harus memiliki fisik lebih prima sehingga ada test jasmani) sehingga pintu suap-menyuap tertutup, sangat beda dengan instansi lain –tanpa bermaksud merendahkan instansi-instansi tersebut yang saya yakin terus mengadakan perbaikan- yang tesnya beraneka ragam, dan/atau berjenjang dari daerah kemudian ke pusat, yang menurut hemat saya, model tes tersebut sangat rawan suap-menyuap. Artinya dari teknik penerimaan saja STAN sudah meminimalisasi kemungkinan ada praktik suap. Dan seumur hidup saya tidak pernah mendengar ada orang yang masuk STAN karena suap. Dan saya tidak akan menuduh bahwa orang-orang yang menuduh adanya praktik suap untuk masuk STAN adalah orang-orang yang dulu tidak lulus Ujian Saringan Masuk STAN ^_^.

2. “Pajak yang kami bayar ternyata dimakan oleh Gayus atau orang-orang semacam Gayus”
Ini kekeliruan yang sangat fatal, Kantor Pajak sama sekali tidak menerima sepeserpun uang pajak dari masyarakat Wajib Pajak, cobalah tanya kepada teman-teman Anda yang biasa membayar pajak, ternyata uang yang dibayar disetorkan ke Bank dan bukan ke pegawai pajak, walaupun belakangan demi kemudahan Wajib Pajak, Di kantor pajak tersedia loket bank yang menerima setoran pajak, namun pegawai yang bertugas disana tetap pegawai bank bukan pegawai pajak. Adapun kantor pajak hanya menjalankan fungsi administratif dimana setiap pembayaran pajak harus melapor ke kantor pajak, selain fungsi-fungsi lainnya seperti pelayanan, konsultasi dan pengawasan. Lalu apakah tidak ada pintu korupsi, tentu saja masih ada. Diantaranya proses pemeriksaan, dimana Wajib Pajak yang diperiksa menghendaki pajak yang ditetapkan nanti menjadi jauh lebih kecil. Sehingga Wajib Pajak menyuap petugas pajak. Atau misalnya pada kasus Gayus, kita anggap saja uang itu adalah uang dari Wajib Pajak “A”yang ingin keberatannya dikabulkan (ini hanya perumpamaan, karena sampai sekarang kasus Gayus modusnya belum jelas) artinya uang yang diterima oleh Gayus adalah uang Wajib Pajak “A” yang menyuap petugas pajak dengan maksud agar keberatannya kelak diterima. Sekali lagi itu adalah uang Wajib Pajak “A” bukan uang para Facebookers, ataupun peserta forum diskusi yang belum tentu mereka membayar pajak atau Jangan-jangan tidak mempunyai NPWP. Jadi ketika Anda sudah membayar pajak di Bank atau kantor pos maka bisa dipastikan uang yang Anda bayar sudah masuk ke kas Negara.

3. “Semua Pegawai Pajak adalah koruptor”
Sebenarnya ini tidak perlu dibantah, bukankah segala sesuatu ada pengecualian. Orang-orang yang melemparkan tuduhan ini tentu saja tidak tahu, bahwa ada pegawai yang sangat sering menolak uang/amplop pemberian Wajib Pajak sampai-sampai Wajib Pajaknya bingung dan akhirnya mengirimkan sejumlah pulsa yang masuk ke HP petugas pajak tadi, ada pegawai yang dulu sebelum era modernisasi* menolak makan dan minum yang disediakan di ruangan kantornya karena khawatir syubuhat, ada pegawai yang kebetulan ditempatkan jauh di pelosok, yang tak punya ongkos pulang, meskipun anaknya tengah sakit keras di kampung. Meski sang istri sudah memohon pada si pegawai untuk segera pulang, Sang ayah, baru bisa pulang pada saat anaknya meninggal dunia, ada pegawai yang sebelum era modernisasi kadang merasa ‘risih’ karena ditanya terus oleh orangtuanya kenapa belum beli mobil padahal pegawai pajak terkenal kaya. Dan percayalah masih sangat banyak pegawai pajak yang masih menjaga idealismenya dan tetap bertahan dengan kesederhanaannya walaupun di era modernisasi perpajakan ini penghasilan pegawai pajak naik cukup signifikan. Ketahuilah Pegawai Pajak di Indonesia ini ada lebih dari 30.000 orang bukan cuma seorang Gayus. Dan Ketahuilah sejak reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak, angka korupsi sudah jauh menurun.
Dulu ketika heboh kasus ‘cicak vs Buaya’ dan kasus ‘Evan Brimob’ ramai-ramai orang menghujat institusi POLRI. Saya termasuk yang menyayangkan perilaku Evan Brimob tapi saya tidak menghujat Korps Kepolisian karena saya yakin di POLRI juga banyak polisi yang baik dan saya butuh Polri. Jadi, bersikap adillah dalam menyikapi segala sesuatu.

4. “Ayo Tolak bayar pajak”
Ini adalah sebuah solusi yang sangat tidak rasional, bahkan sekalipun kita tidak mau membayar Pajak Penghasilan –itupun kalau bisa- maka sebenarnya kita hampir bisa dipastikan telah membayar Pajak Pertambahan Nilai melalui pulsa Handphone yang kita pakai, pakaian yang kita kenakan, perabot rumah tangga di rumah kita dan segala macam Barang-barang Kena Pajak yang telah kita beli. Lantas, apakah Gerakan Tolak/Boikot bayar pajak berarti tidak membeli barang-barang tadi, Saya tidak tahu, Tanya saja sama penggagas gerakan tersebut. Mengenai Pajak Penghasilan , Jika Anda pekerja/karyawan maka bisa dipastikan pajak Anda akan dipotong langsung oleh perusahaan, tentu saja perusahaan tempat Anda bekerja tidak mau dicap Wajib Pajak nakal. Lalu bagaimanakah Anda bisa menolak membayar pajak? Entahlah, ada yang berpendapat cukup ekstrim : tinggal saja di hutan, atau keluar saja dari NKRI ke Negara yang tidak ada pungutan pajaknya.
Perlu Saya tambahkan ternyata pajak itu berkontribusi lebih dari 70 % bagi penerimaan Negara artinya pembangunan Negara ini, pembayaran gaji PNS, porsi terbesarnya adalah dari Pajak yang Anda bayar. Memang mungkin ada ketidakpuasan atas hasil pembangunan, misalnya jalan yang rusak, tetapi apakah tepat melemparkan kesalahan itu kepada petugas pajak?

Akhirnya, Bagi Anda yang memaki-maki DJP dan STAN berlaku adillah, Bagi masyarakat Wajib Pajak penuhilah kewajiban Perpajakan Anda dengan baik dan jangan coba-coba untuk menggoda Wajib Pajak. bagi Anda pegawai DJP mari bersama-sama kita kawal Reformasi Birokrasi di direktorat kita, jadikan kasus Gayus ini sebagai momentum untuk menguatkan tekad untuk sama-sama meninggalkan praktik tercela dan meninggalkan pola gaya hidup mewah, sudah lupakah Anda dengan butir-butir Pancasila sila ke-5 ?

*reformasi birokrasi di DJP yang mengubah beberapa pola Adminstrasi,teknologi dan Remunerasi di Kantor Pajak

Muhammad Hibbani
Pemeriksa Pajak Pelaksana KPP Pratama Baturaja

http://www.facebook.com/note.php?note_id=405657481613&ref=mf

6 Tanggapan

  1. kertas putih pun bisa menjadi berwarna, ada gambar, ada tulisan…
    meriah sekali, padahal tadinya kertas putih…
    berwarna karena terpaksa, tidak terpaksa, sengaja atau tidak sengaja,,,
    dan ada pepatah jawa, witing tresno jalaran seko kulino…
    sejarah selalu berulang….sementara pilihan hidup dan ideologi ga akan berulang…
    sejarah itu ciptaan, seperti jasad manusia yang selalu mengalami perubahan fisik,,,tapi ruh manusia adalah tidak berubah…ruh itu dari Tuhan….asalnya adalah abadi tidak mengalami perubahan karena waktu.,,tapi ruh pun bisa bermetamorfosa dari kertas putih menjadi kertas hitam…
    tentu saja andai sifat2 keabadian dari Pemilik Kebenaran Mutlak telah hilang…

    • trims comment nya mbak, jadi laper lihat blog na yang ‘enak2’ mana lagi lembur nih di kantor, kirimin dong

  2. Susah kalau sdh berurusan dgn duit..
    banyak godaan nya.. XD…
    Apa sj bisa di korupsi.. emang setan sdh merasuki jiwa manusia…

    Rizki

    Universitas Andalas

    Fakultas MIPA

    Fakultas Teknik

    Jurusan Teknik Elektro

  3. Wah saya setuju sekali sama pendapat bapak. Waktu angkatan saya yang mendaftar mencapai 120.000-an orang sedangkan yang diterima hanya 2000-an orang. Mungkin yang mengatakan STAN = setan adalah orang yang tidak lulus USM STAN. STAN menganut sistem seleksi yang ketat. Bahkan yang sudah menjadi mahasiswapun masih terancam resiko DO karena nilai atau kedisiplinan. Jadi statement yang mengatakan masuk STAN karena suap itu adalah absolutely unthinkable.

    • Saya juga setuju dengan pendapat anda, tapi namanya sistem pasti ada celahnya jadi mau STAN, STIS, ato Akpol sekalipun saya tidak mau bersikap senaif itu dengan mengatakan penerimaan atau kelulusan 100% murni.
      Saya sendiri pegawai Pertamina dan seleksinya jauh lebih sulit dari yang anda pernah alami di STAN karena diawasi oleh lembaga independen tapi saya sendiripun tidak mau naif mengatakan kalau sistem penerimaannya murni 100% jujur … hal itu naif sekali.

  4. jadi kaget lihat judul artikel ini, kirain ada pegawai pajak menghujat korpsnya sendiri ^_^
    urung rembuk saja mas, sedih melihat bangsa ini sedikit saja main menghujat, saya sendiri sebagai masyarakat sebenarnya tidak setuju apa itu boikot bayar pajak, unrasional gitu.
    Tapi mungkin pemerintah/pejabat/pegawai/dpr, harus merubah persepsi atas undang2 : “Janganlah undang2/peraturan disamakan dengan hukuman/denda, cobalah lebih proaktif. Saya pernah melihat film orang Amerika (lupa judulnya), ceritanya ada WP yang laporan pajaknya dinilai tdk sesuai, apa yang dilakukan AR nya, sang AR datang ke tempat WP dan memeriksa dokumen terkait laporan, ternyata si WP ditemukan tdk memahami betul cara penghitungan&pencatatan administrasi pembukuan dll. Bukannya denda yg langsung diterapkan tetapi diberikan bimbingan utk merubah laporan dan membayar kekurangannya, tidak di denda langsung”. Kalau di Indonesia kayaknya main denda, orang mencari nafkah saja sudah susah ini main denda saja, padahal AR saja mungkin tdk ahli atas Undang2 yg ada (krn banyak aturan & dirubah terus). Belum lagi tingkah aparat instansi lain, yg terkadang membuat munculnya biaya siluman, yg dipajak tdk dpt diakui sbg biaya. cobalah bimbing WP nya dulu, saya yakin pendapatan negara dari pajak pasti meningkat tajam. Asal kita jangan ditakut-takuti dengan denda yg macam2. (Ingat pada jaman sekarang saja kalau anak kita salah, kita tdk boleh main pukul saja krn nanti anaknya malah tambah nakal belum lagi melihat tingkah orang tuanya yang juga terkadang belum tentu benar). Yang pasti selama saya berpenghasilan memadai saya akan tetap bayar pajak, salam ^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: