(PRESS RELEASE) KINERJA TAHUN 2009 KANWIL DJP KANWIL SUMSEL & KEP. BABEL

  1. Pendahuluan

Sepanjang Tahun Pajak 2009, kinerja dari Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel dinilai cukup berhasil meskipun menghadapi berbagai kondisi perekonomian yang berfluaktif dan cenderung menurun. Ada beberapa hal yang mencapai target tapi sebaliknya ada pula yang tidak tercapai karena beberapa sebab, situasi, dan kondisi tertentu.

Dalam kurun waktu tahun 2009 telah diterbitkan beberapa kebijakan DJP yang cukup berhasil yaitu diantaranya perpanjangan kebijakan Sunset Policy dan beberapa stimulus fiskal untuk menghadapi melambatnya pertumbuhan ekonomi misalnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk pegawai yang berpenghasilan sampai dengan Rp.5 juta.

Selain itu juga, pada tahun 2009 DJP telah menerbitkan bentuk dan desain baru Benda Meterai 2009 yang efektif tanggal 1 Juli 2009. Dalam rangka pelayanan, DJP telah membentuk `Outbond Callcenter` yaitu pihak DJP akan menghubungi Wajib Pajak via telepon tentang kewajiban-kewajiban perpajakkannya dan yang cukup krusial adalah diterbitkannya Undang-undang baru yaitu UU PPh.

Pada tahun 2010 pun, pihak DJP akan meluncurkan beberapa kebijakan yang akan mempermudah Wajib Pajak dan menstimulus kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

2.  SPT (Surat Pemberitahuan)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ada dua, yaitu :

– SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (PPh Pasal 21/26;

Pasal 23/26; Pasal 25; Pasal 22; PPN; Pasal 4 ayat 2)

– SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian

Tahun Pajak (SPT Tahunan PPh OP dan PPh Badan)

Jatuh tempo pembayaran, yaitu :

– PPh Pasal 25 (Masa) tanggal 15 bulan berikutnya

– PPh Pasal 29 (Tahunan) sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh

Jatuh tempo pelaporan, yaitu :

– SPT Masa PPh Pasal 25 (Masa) tanggal 20 bulan berikutnya

– SPT Tahunan PPh OP 2009 tanggal 31 Maret 2010

– SPT Tahunan PPh Badan tanggal 30 April 2010

Jenis SPT Tahunan 2009, yaitu :

a. PPh OP, yaitu :

– Form 1770, untuk WP OP usahawan (baik yang memakai pembukuan maupun

yang memakai norma penghitungan neto)

– Form 1770 S, untuk WP OP karyawan/yang mempunyai penghasilan dari satu

pemberi kerja yang penghasilannya diatas Rp. 60 juta

– Form 1770 SS, untuk WP OP karyawan/yang mempunyai penghasilan dari satu

pemberi kerja yang penghasilannya dibawah Rp. 60 juta

untuk pelaporan SPT Tahunan PPh OP karyawan/yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja harus dilampiri form 1721 A1 atau 1721 A2.

b. PPh Badan yaitu Form 1771 dan Form 1771 $

c. PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2009 `ditiadakan`, jadi cukup melaporkan SPT Masa.

Sanksi sesuai dengan ketentuan dalam KUP baru, yaitu :

– SPT Masa selain PPN, sebesar Rp.100.000,-

– SPT Masa PPN, sebesar Rp.500.000,-

– SPT Tahunan PPh Badan, sebesar Rp.1.000.000,-

– SPT Tahunan PPh OP, sebesar Rp.100.000,-

Tempat untuk melaporkan SPT :

  1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegarsi pada KPP termasuk KP2KP untuk memberikan pelayanan Perpajakan.
  2. Tempat khusus penerimaan SPT Tahunan :
    1. Pojok Pajak
    2. Mobil Pajak
    3. Drop Box, yang ditempatkan di KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis, atau tempat-tempat tertentu lainnya.

Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT Tahunannya dimana saja ditempat-tempat tersebut diatas berada.

SPT Yang Disampaikan :

  1. Dimasukkan dalam amplop tertutup
  2. Diatas amplop tertutup tersebut ditulis :
    1. Nama
    2. NPWP
    1. Tahun Pajak
    2. Status SPT (Nihil / Kurang Bayar / Lebih Bayar)
    3. Nomor Telepon

3.    Penerimaan Pajak Tahun 2009

Realisasi penerimaan pajak tahun 2009 sebesar Rp.6,052 Trilyun atau short fall sebesar Rp.183 Milyar dari rencana sebesar Rp.6,235 Trilyun atau teralisasi sebesar 97,07% dari rencana.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp. 5,772 Trilyun, penerimaan tahun 2009 sebenarnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,85%.

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak 2009

(dlm 000.000)

No. Jenis Pajak Rencana 2009 Realisasi 2009 %
1.

2.

3.

4.

5.

PPh

PPN

PBB / BPHTB

Pajak Lainnya

Offline

2.963.493,32

1.627.550,51

1.576.076,00

68.123,17

2.724.666,91

1.541.200,53

1.701.368,54

69.001,98

16.619,50

91,94

94,69

107,95

101,29

100,00

Total 6.235.243,01 6.052.857,46 97,07

4.  Target Penerimaan Pajak 2010

Rencana penerimaan pajak 2010 untuk Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel adalah sebesar Rp. 7,196 Trilyun, hal ini berarti ada kenaikan sebesar +/- 19% dari rencana penerimaan pajak tahun 2009.

Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2010

(dlm 000.000)

No. Jenis Pajak Rencana 2010
1.

2.

3.

4.

5.

PPh

PPN

PPB dan BPHTB

Pajak Lainnya

Offline

3.157.639,00

2.166.825,00

1.792.465,00

79.164,00

Total 7.196.093,00

5.   Upaya Pengamanan Penerimaan Pajak

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, selain melaksanakan program kerja rutin Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel juga menyusun beberapa langkah strategis yaitu diantaranya adalah :

a. Mengupayakan penagihan aktif

Penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak baik karena penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) maupun SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Kegiatan Penagihan Aktif s.d Tahun 2009

No. Jumlah Juru Sita Surat Teguran Surat Paksa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Lelang Pemblokiran Pencegahan
Jumlah 46 281.457 1.940.424 11.735 1 15

Pencairan Penagihan s.d Tahun 2009

(dlm 000)

No.

Jumlah Tunggakan Awal Pencairan Jumlah Tunggakan Akhir
Jumlah 1.334.625.489 602.660.477 731.965
  1. b. Pemeriksaan Wajib Pajak yang lebih komprehensif

Pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan menggali potensi pajak dari Wajib Pajak, selain pemeriksaan kepada Wajib Pajak juga dilaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Pemeriksaan Pajak                                   = 577 (167 Wajib Pajak masih dalam proses)

Pemeriksaan Bukti Permulaan                =   18 (3 Wajib Pajak masih dalam proses)

Penyidikan                                                  =     2 (masih dalam proses)

  1. c. Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah program kerja DJP dalam rangka penambahan Wajib Pajak yang terdaftar.

Rencana dan Realisasi Target Ekstensifikasi Wajib Pajak

No. Satker Rencana 2009 Realisasi 2009 % Rencana 2010
1. Kanwil 58.179 74.516 128,08 27.641

Intensifikasi Pajak adalah program kerja DJP dalam rangka penggalian potensi Wajib Pajak yang telah terdaftar, misalnya dengan menerbitkan Surat Himbauan, Konseling, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Aktif, dan lain-lain.

6.   Jumlah Wajib Pajak s.d Tahun 2009

Selama tahun 2009, jumlah Wajib Pajak di Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel mengalami      penambahan +/- 123.000 Wajib Pajak, yaitu :

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar s.d Tahun 2009

No. Wajib Pajak Awal Tahun 2009 Penambahan Akhir Tahun 2009
1. Orang Pribadi 276.295 117.410 393.705
2. Badan 39.291 3.784 43.075
3. Bendaharawan 14.716 1.872 16.588
Jumlah 330.302 123.066 453.368

7.    Kebijakan Tahun 2010

a.  Pada tahun 2010, Form SPT Tahunan yang sebelumnya dikirim via pos untuk setiap Wajib Pajak, sekarang Wajib Pajak harus mengambil sendiri di tempat-tempat yang telah ditentukan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau bisa diunduh di www.pajak.go.id .

b.  Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada tahun ini `ditiadakan`, cukup hanya menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 saja.

c.   Terbitnya Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku per 1 April 2010.

d. Jenis pajak PBB khusus sektor Perkotaan dan Perdesaan (P2) paling lambat per          31 Desember 2013 dan BPHTB paling lambat per 1 Januari 2011 akan segera dialihkan pengelolaannya ke Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang PDRB Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku per 1 Januari 2010.

e. Bulan Maret 2010, DJP akan meluncurkan teknologi IT yang akan membantu dalam kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yaitu program Apro Web dan Multi Media Super Coridor.

f.   Tahun 2010 ditetapkan sebagai Tahun Law Enforcement.

8.   Saran dan Keluhan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan menampung permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel menyediakan media sebagai berikut :

Call Center Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel    : (0711) 315288

– KRING PAJAK                                                              : 500200

Website : www.pajak.go.id

P2 Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: