Jakarta – September 2000, seorang pegawai Ditjen Pajak di Jakarta dimutasikan dari Bagian Pemeriksaan ke Bagian Tata Usaha. Alasan utamanya karena dia sering kali tidak mau “berkompromi” atas hasil pemeriksaannya.

Pegawai tersebut adalah seorang Akuntan lulusan DIII STAN dan S1 Universitas Indonesia dengan predikat Cum Laude. Satu bulan kemudian dia mundur dari pegawai negeri sipil (PNS) untuk selanjutnya bekerja di salah satu perusahaan multinasional terkemuka. 

Merebaknya Kasus Gayus Tambunan ditanggapi oleh sebagian politisi DPR dan pengamat dengan usulan pencabutan renumerasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Khususnya Ditjen Pajak. Hal ini karena renumerasi dinilai tidak efektif mencegah korupsi.

Kegeraman masyarakat terhadap markus pajak yang disuarakan oleh politisi DPR tersebut adalah hal yang dapat dipahami. Namun demikian apakah pencabutan renumerasi Kemenkeu yang merupakan salah satu elemen dalam reformasi birokrasi merupakan solusi yang tepat atau sekedar usulan emosional belaka?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu efektivitas Program Reformasi Birokrasi dilihat dari sisi peningkatan pelayanan kepada publik, serta dari sisi peningkatan penerimaan Negara. 

Peningkatan Pelayanan Publik
Mengutip pernyataan Menteri Keuangan upaya reformasi yang dilakukan oleh Kemenkeu seolah dikerdilkan apabila hanya dikaitkan dengan pemberian remunerasi. Padahal inti dari program reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang lebih baik,  dan meningkatkannya secara terus menerus. Reformasi yang dirintis sejak akhir tahun 2002, melalui penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia, secara obyektif sudah menunjukkan hasil.

Penelitian Universitas Indonesia pada akhir 2007 menunjukkan bahwa mayoritas responden (63,6%) menyatakan puas atas pelayanan Kemenkeu setelah dilaksanakannya program Reformasi Birokrasi. Survey AC Nielsen (2005), menunjukkan bahwa indeks kepuasan konsumen (IQ Index) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar yang  sangat tinggi, yaitu sebesar 81, lebih besar dari rata-rata tingkat kepuasan pelayanan publik secara nasional sebesar 75.

Konsultan Hay Group yang juga meneliti tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pelayanan Kemenkeu, dengan fokus pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai di Tanjung Priok dan Batam, ternyata memperoleh hasil senada dengan penelitian UI dan AC Nielsen.

Peningkatan Penerimaan Negara
Berdasarkan Keppres No 15 Tahun 1971, tujuan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai Departemen Keuangan antara lain untuk peningkatan dan pengamanan penerimaan dan pengeluaran negara, serta usaha preventif  untuk menekan terjadinya penyimpangan. 

Dilihat dari sisi penerimaan pajak, dari tahun 2004 hingga 2008, realisasi penerimaan pajak melonjak lebih dua kali lipatnya, yaitu dari Rp 238,98 triliun menjadi sebesar Rp 571,2 triliun. Dibandingkan dengan total anggaran renumerasi Kementerian Keuangan sekitar Rp 5 triliun per tahun, hasil tersebut cukup sepadan.

Data ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berhasil meningkatkan penerimaan negara. Saat ini, sekitar 70% pendapatan negara dalam APBN berasal dari penerimaan pajak. 

Selain itu, reformasi birokrasi telah memberikan kontribusi positif pada upaya pemberantasan korupsi di Indoneisa. Survei Transparency International (2009) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia memperoleh skor 2.8 berada di urutan 111 diantara 180 negara.

Nilai IPK Indonesia meningkat dibanding nilai 3 tahun terakhir. Dari 1,9 pada 2003, menjadi 2,0 pada tahun 2004 dan naik menjadi 2,2 pada tahun 2005. Teten Masduki dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa kontributor utama peningkatan skor Indonesia adalah reformasi di Departemen Keuangan serta pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi akan lebih cepat apabila semua lembaga pemerintahan menerapkan reformasi seperti yang dilakukan Sri Mulyani di Kemenkeu. Sejak menduduki jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah memberikan sanksi kepada sekitar 1,961 pegawai (sampai dengan Agustus 2009), di mana hampir setengahnya terkait dengan tindakan korupsi. 

Mencegah Munculnya “Gayus” yang Lain Di tengah appresiasi pihak dalam dan luar negeri atas upaya reformasi birokrasi di Kemenkeu, kasus Gayus menunjukkan bahwa masih ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan  untuk melakukan tindakan korupsi. Celah-celah ini tentunya tidak dapat ditutupi hanya dengan cara pencabutan renumerasi.

Pencabutan renumerasi ini justru dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif. Antara lain menyediakan justifikasi bagi aparat yang “nakal” untuk korupsi serta membuka jalan kepada aparat yang “jujur” untuk keluar dari PNS.

Mengacu pada riset Donald Cressey (1950) tentang faktor-faktor yang berkontribusi
terhadap fraud terdapat tiga faktor utama yang harus ditangkal untuk memitigasi risiko fraud. Yaitu adanya motif/ tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Pencabutan renumerasi atau menggaji aparat dengan murah sama saja dengan menyediakan motif sekaligus pembenaran untuk melakukan korupsi.

Kembali kepada kisah aparat pajak yang disinggung di awal tulisan, walaupun tidak
ada data empirisnya, sebelum reformasi birokrasi dijalankan, sangat mudah ditemui pegawai Kemenkeu, terutama “Anak STAN”, yang mengundurkan diri sebagai PNS. Alasan utama meraka adalah lingkungan kerja yang tidak “kondusif”. Pada umumnya mereka ini adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi dan kemampuan yang mumpuni.

Dengan modal seperti itu, orang-orang relatif mudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih memadai. Eksodus PNS ini sempat menimbulkan kekhawatiran apabila para aparat “jujur” ini keluar semua, maka yang tinggal kemungkinan adalah aparat yang “nakal” atau “tidak laku” di tempat lain. Apa kata dunia? 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencabutan renumerasi bukanlah jawaban yang tepat untuk mencegah munculnya “Gayus” yang lain. Pembenahan proses bisnis, sistem pengawasan, peningkatan mutu SDM, serta penerapan reward and punishment yang lebih tegas adalah langkah yang jauh lebih efektif.

Kasus Gayus harus dijadikan cambuk bagi jajaran Kementerian Keuangan untuk memperbaiki implementasi reformasi birokrasi. Serta merangkul kembali kepercayaan masyarakat. 

Deni Ridwan
2/12 Empire Street Footscray Melbourne
kangdeni@yahoo.com
0433315374

Penulis adalah PhD student di Victoria University-Australia, pegawai Kementerian Keuangan, dan suami dari mantan pegawai DJP yang disinggung di awal tulisan ini.

http://suarapembaca.detik.com/read/2010/04/14/181602/1338392/471/efektivitas-peningkatan-renumerasi-di-kementerian-keuangan

Pajak Bangsat dan STAN = SETAN ?

Mau dikatakan latah ikut-ikutan membahas Gayus, mau dikatakan membela institusi dan almamater ya silakan. Sebenarnya kata-kata makian adalah hal yang ‘lumrah’ diterima oleh siapapun, bahkan manusia semulia Rasulullah saw sekalipun dikatakan gila, tukang sihir, kemasukan jin, sakit. Padahal tidak kurang Allah swt sendiri memuji Akhlak mulia Rasul saw ( Q.S 68 : 4). Lalu, jika manusia-manusia biasa yang sangat mungkin berbuat kesalahan dan ditakdirkan Allah menjadi lulusan STAN dan bekerja di DJP dimaki-maki di Facebook, Forum-forum diskusi, atau di dunia nyata, ya sangat lumrah. Maka bermunculan kata-kata makian seperti yang saya tulis pada judul tulisan di atas.
Adapun alasan mendasar tulisan ini dibuat bukan untuk menangkis maki-makian tadi, tapi lebih kepada meluruskan anggapan yang menurut hemat saya sangat keliru. Saya tidak khawatir gerakan boikot bayar pajak akan berdampak sistemik (pinjam istilah yang kemaren lagi populer) bagi penerimaan negara. Percayalah, Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, sedangkan ketidakinginan membayar pajak tadi berdasarkan pendapat-pendapat pribadi yang ternyata sebagian besar keliru. Berikut adalah kekeliruan-kekeliruan yang perlu diluruskan :

1. “Lulusan STAN itu adalah para koruptor, karena mereka dulu nyogok waktu masuk STAN”.
Untuk masuk STAN hanya butuh biaya pendaftaran dan cukup satu kali tes yakni tes tertulis yang lembar jawabannya diperiksa komputer, Jadi tesnya cuma sekali (kecuali Bea Cukai yang karena harus memiliki fisik lebih prima sehingga ada test jasmani) sehingga pintu suap-menyuap tertutup, sangat beda dengan instansi lain –tanpa bermaksud merendahkan instansi-instansi tersebut yang saya yakin terus mengadakan perbaikan- yang tesnya beraneka ragam, dan/atau berjenjang dari daerah kemudian ke pusat, yang menurut hemat saya, model tes tersebut sangat rawan suap-menyuap. Artinya dari teknik penerimaan saja STAN sudah meminimalisasi kemungkinan ada praktik suap. Dan seumur hidup saya tidak pernah mendengar ada orang yang masuk STAN karena suap. Dan saya tidak akan menuduh bahwa orang-orang yang menuduh adanya praktik suap untuk masuk STAN adalah orang-orang yang dulu tidak lulus Ujian Saringan Masuk STAN ^_^.

2. “Pajak yang kami bayar ternyata dimakan oleh Gayus atau orang-orang semacam Gayus”
Ini kekeliruan yang sangat fatal, Kantor Pajak sama sekali tidak menerima sepeserpun uang pajak dari masyarakat Wajib Pajak, cobalah tanya kepada teman-teman Anda yang biasa membayar pajak, ternyata uang yang dibayar disetorkan ke Bank dan bukan ke pegawai pajak, walaupun belakangan demi kemudahan Wajib Pajak, Di kantor pajak tersedia loket bank yang menerima setoran pajak, namun pegawai yang bertugas disana tetap pegawai bank bukan pegawai pajak. Adapun kantor pajak hanya menjalankan fungsi administratif dimana setiap pembayaran pajak harus melapor ke kantor pajak, selain fungsi-fungsi lainnya seperti pelayanan, konsultasi dan pengawasan. Lalu apakah tidak ada pintu korupsi, tentu saja masih ada. Diantaranya proses pemeriksaan, dimana Wajib Pajak yang diperiksa menghendaki pajak yang ditetapkan nanti menjadi jauh lebih kecil. Sehingga Wajib Pajak menyuap petugas pajak. Atau misalnya pada kasus Gayus, kita anggap saja uang itu adalah uang dari Wajib Pajak “A”yang ingin keberatannya dikabulkan (ini hanya perumpamaan, karena sampai sekarang kasus Gayus modusnya belum jelas) artinya uang yang diterima oleh Gayus adalah uang Wajib Pajak “A” yang menyuap petugas pajak dengan maksud agar keberatannya kelak diterima. Sekali lagi itu adalah uang Wajib Pajak “A” bukan uang para Facebookers, ataupun peserta forum diskusi yang belum tentu mereka membayar pajak atau Jangan-jangan tidak mempunyai NPWP. Jadi ketika Anda sudah membayar pajak di Bank atau kantor pos maka bisa dipastikan uang yang Anda bayar sudah masuk ke kas Negara.

3. “Semua Pegawai Pajak adalah koruptor”
Sebenarnya ini tidak perlu dibantah, bukankah segala sesuatu ada pengecualian. Orang-orang yang melemparkan tuduhan ini tentu saja tidak tahu, bahwa ada pegawai yang sangat sering menolak uang/amplop pemberian Wajib Pajak sampai-sampai Wajib Pajaknya bingung dan akhirnya mengirimkan sejumlah pulsa yang masuk ke HP petugas pajak tadi, ada pegawai yang dulu sebelum era modernisasi* menolak makan dan minum yang disediakan di ruangan kantornya karena khawatir syubuhat, ada pegawai yang kebetulan ditempatkan jauh di pelosok, yang tak punya ongkos pulang, meskipun anaknya tengah sakit keras di kampung. Meski sang istri sudah memohon pada si pegawai untuk segera pulang, Sang ayah, baru bisa pulang pada saat anaknya meninggal dunia, ada pegawai yang sebelum era modernisasi kadang merasa ‘risih’ karena ditanya terus oleh orangtuanya kenapa belum beli mobil padahal pegawai pajak terkenal kaya. Dan percayalah masih sangat banyak pegawai pajak yang masih menjaga idealismenya dan tetap bertahan dengan kesederhanaannya walaupun di era modernisasi perpajakan ini penghasilan pegawai pajak naik cukup signifikan. Ketahuilah Pegawai Pajak di Indonesia ini ada lebih dari 30.000 orang bukan cuma seorang Gayus. Dan Ketahuilah sejak reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak, angka korupsi sudah jauh menurun.
Dulu ketika heboh kasus ‘cicak vs Buaya’ dan kasus ‘Evan Brimob’ ramai-ramai orang menghujat institusi POLRI. Saya termasuk yang menyayangkan perilaku Evan Brimob tapi saya tidak menghujat Korps Kepolisian karena saya yakin di POLRI juga banyak polisi yang baik dan saya butuh Polri. Jadi, bersikap adillah dalam menyikapi segala sesuatu.

4. “Ayo Tolak bayar pajak”
Ini adalah sebuah solusi yang sangat tidak rasional, bahkan sekalipun kita tidak mau membayar Pajak Penghasilan –itupun kalau bisa- maka sebenarnya kita hampir bisa dipastikan telah membayar Pajak Pertambahan Nilai melalui pulsa Handphone yang kita pakai, pakaian yang kita kenakan, perabot rumah tangga di rumah kita dan segala macam Barang-barang Kena Pajak yang telah kita beli. Lantas, apakah Gerakan Tolak/Boikot bayar pajak berarti tidak membeli barang-barang tadi, Saya tidak tahu, Tanya saja sama penggagas gerakan tersebut. Mengenai Pajak Penghasilan , Jika Anda pekerja/karyawan maka bisa dipastikan pajak Anda akan dipotong langsung oleh perusahaan, tentu saja perusahaan tempat Anda bekerja tidak mau dicap Wajib Pajak nakal. Lalu bagaimanakah Anda bisa menolak membayar pajak? Entahlah, ada yang berpendapat cukup ekstrim : tinggal saja di hutan, atau keluar saja dari NKRI ke Negara yang tidak ada pungutan pajaknya.
Perlu Saya tambahkan ternyata pajak itu berkontribusi lebih dari 70 % bagi penerimaan Negara artinya pembangunan Negara ini, pembayaran gaji PNS, porsi terbesarnya adalah dari Pajak yang Anda bayar. Memang mungkin ada ketidakpuasan atas hasil pembangunan, misalnya jalan yang rusak, tetapi apakah tepat melemparkan kesalahan itu kepada petugas pajak?

Akhirnya, Bagi Anda yang memaki-maki DJP dan STAN berlaku adillah, Bagi masyarakat Wajib Pajak penuhilah kewajiban Perpajakan Anda dengan baik dan jangan coba-coba untuk menggoda Wajib Pajak. bagi Anda pegawai DJP mari bersama-sama kita kawal Reformasi Birokrasi di direktorat kita, jadikan kasus Gayus ini sebagai momentum untuk menguatkan tekad untuk sama-sama meninggalkan praktik tercela dan meninggalkan pola gaya hidup mewah, sudah lupakah Anda dengan butir-butir Pancasila sila ke-5 ?

*reformasi birokrasi di DJP yang mengubah beberapa pola Adminstrasi,teknologi dan Remunerasi di Kantor Pajak

Muhammad Hibbani
Pemeriksa Pajak Pelaksana KPP Pratama Baturaja

http://www.facebook.com/note.php?note_id=405657481613&ref=mf

Mungkin kata2 di atas agak sedikit Narsis

hehhehe, tapi jangan terlalu di ambil pusing ya agan2 semua

beberapa hari ini sekali lagi dan untuk kesekian kalinya

perasaan kita “dibuat” seolah olah merasakan kekecewaan yang begitu mendalam

baik kepada aparat Pemerintah, aparat Peradilan dan Penegak Hukum + Aparat Direktorat Jenderal Pajak.

saya lebih suka memakai kata2 “aparat” ketimbang menyebutkan Lembaga, karna toh lembaga gak salah apa2 kan lah ya (benda mati hehhee…)

Melambungnya berita “Pajak (DJP)” bukan berita yg mengenakkan akhir2 ini seolah2 menambah LUKA di hati Masyarakat Indoensia, bahwa sekali lagi..Masyarakat di zalimi, dikhianati.

Dan kebetulan sekali Media seperti mendapatkan lahan basah, kemudian mengekspose berita ini, namun sayang sama sekali informasi yang di berikan sama sekali tidak seimbang, sangat berbeda jika yang terkait masalah adalah BOS BESAR mereka, tapi ya sudahlah, ini adalah hal yg biasa kita temui sekarang, orang bilang “Perang Pemikiran”.

Begitu banyak pertanyaan yang mengemuka di dalam pikiran saya salah satunya adalah, betul kah seperti itu, seperti yg diberitakan..?

atau ini hanya permainan POLITIK KOTOR dan skenario yg begitu apik yg dibuat oleh oknum2 tertentu yang kemudian dibesar-besarkan dengan salah satu tujuan TERHINdAR DARI MEMBAYAR PAJAK ..?

atau ini memang kenyataan, jadi hanya perlu sedikit BUMBU untuk menambah apik skenario ini…?

kemudian berita ini di sebar luaskan oleh tangan2 setan dan mulut2 iblis, dengan tambahan BUMBU dan RACIKAN yg begitu “HEBAT”

walau saya adalah salah satu pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, tulisan ini dibuat bukanlah untuk membela GT , karena kamipun secara lembaga telah menjatuhkan sanksi yg sangat tegas Di Republik Indonesia ini untuk ukuran seorang PNS -> dipecat dengan tidak HORMAT.

Namun tulisan ini saya buat untuk mengajak kita semua melihat masalah ini dari sisi yg berbeda.

ada yg bilang, kasus GT sudah terlalu besar gan..jadi gak perlu dibesar2kan.. gol 3A kok punya uang di rekening 28M (fantastis…!)

kemudian di kait2kan, nah Gol 3A saja punya uang segitu apalagi pejabat diatasnya (sambil iler netes2 membayangkan

Bapak2, Ibu dan saudara saudaraku sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Yang saya tahu hanyalah..

Sampai detik ini saya BANGGA menjadi Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Gol 3A.

Yang saya tahu,

saya punya tugas yang sangat MULIA tak kalah dengan pejuang2 kemerdekaan ataupun pejuang2 dalam legenda, dan super heroes lain nya (narsis abis dah…hehhee).

untuk mengadministrasikan bukti bayar pajak anda yang terlampir dalam SPT Masa atau SPT tahunan, sebagai fungsi check dan balance dengan jumlah uang yang Bapak2, Ibu2 dan saudara2ku sebangsa dan setanah air bayarkan lewat bank atau kantor pos, baik yang telah dipungut kemudian di storkan setiap bulannya oleh Bendaharawan ataupun di storkan sendiri (sekali lagi lewat BANK dan KANTOR POS karena di kantor PAJAK manapun Bapak2, Ibu2 dan saudara2ku sekalian berurusan tidak dipungut BIAYA (RUPIAH/ DOLLAR atau mata uang lainnya atau apapun alias GRATIS tis tis …!!

jadi jangan sampai beranggapan kalau di kantor PAJAK ada uang berjuta2 apalagi bermiliyar2 sehingga kami membutuhkan ruang khusus untuk brangkas hehhee…

Yang saya tahu,

Saya punya seorang pemimpin yang Betul2 bisa di banggakan, sosok Ibu bagi kami semua “Sri Mulyani Indrawati” yang JUJUR, PINTAR, TEGAS, BERWIBAWA dan PENUH DEDIKASI serta LOYALITAS, tanpa perlu ngemis2 lewat Partai Politik manapun Bisa DUDUK 2 kali berturut turut dengan gagah berani di Kursi MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Yang saya tahu..

Dari total pendapatan Negara dan hibah tahun 2009 Rp. 866,8 triliun, realisasi PAJAK mencapai 641,2 triliun.

Dari angka2 pencapaian yang kami lakukan, apakah masih ada yg mempertanyakan kok Gaji PNS Pajak begitu famtastis yach..

Apakah bapak2, Ibu2 dan saudara2 sekalian tahu apa yang kami lakukan untuk mencapai angka2 tersebut.

Ah, mungkin anda tak peduli

Tapi ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Karena saya sangat menyayangi Bapak2, Ibu2 dan Saudara2 sekalian (karena sering di bodoh2hi media) maka sedikit saya bocorkan informasi ini, jangan bilang spa2 yach..Rahasia

Kami semua bekerja dengan target saudara2ku sekalian…semuanya harus mencapai target klo tidak, jangan harap akan dapat kenaikan Grad, atau siap2 dipindahkan.

Kami bekerja dari pukul 07.30.00 waktu setempat – 17.00 (biasanya lebih), terlambat satu detik saja..bagi saya yg Gol 3A, iklaskan uang lebih kurang 70.000 melayang. Jika 5kali dalam sebulan berturut2 atau tidak, terlambat dengan izin atau tanpa izin..bersiap2 lah menerima kartu kuning, lalu kenapa dg Kartu Kuning -> itu sama saja dengan mencoreng arang di lembar riwayat pekerjaan boiii ^_^

Lalu apa yang kami kerjakan di kantor..?

mulai dari Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak (WP), mengadministrasikan seluruh berkas perpajakan baik dalam bentuk arsip ataupun perekaman data hingga terbentuklah Database perpajakan, Penggalian Potensi Perpajakan, ekstensifikasi dan Intensifikasi, Penyuluhan, bimbingan, Himbauan, Teguran, Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan Hutang Pajak, dll..kebanyakan kalau saya tulis semua, bisa GD jempol awak hehhee…

Pernahkah terbayang oleh saudara2ku sekalian, kalau satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang jumlah pegawainya kalau di rata2 hanya 60 orang perkantor, bisa memiliki jangkauan wilayah kerja di 6 Dati II ( Kab/Kota )?

atau satu Kantor Wilayah (Kanwil) DJP memiliki wilayah Kerja di 2 Propinsi…?

Apakah saudara2 ku sekalian bisa membayangkan, berapa Juta WP yang harus dilayani, berapa juta dalam sehari berkas2 yang masuk ke kantor, berapa Ratus ribu Wajib Pajak yang harus diperiksa guna Ketertiban Pembayaran Pajak untuk menyokong dana APBN dll sebagainya..?

Masih enak kalau semua nya bisa ditempuh dalam jangka waktu 1-2 jam..pernah kah anda bayangkan, untuk memeriksa seorang WP yang menunggap/tidak mau bayar pajak kami harus menempuh perjalanan darat 8 jam + 1 jam untuk makan dan sholat.

Itu masih enak kalau jalan darat..!

kalau harus naik very atau speedboat, karena lokasinya antar pulau, + bonus dalam perjalan bisa melihat Buaya segede batang kelapa sedang asik berjemur di pinggir rawa ^-^

Yach..memang..itulah pekerjaan kami

Dan Saya bangga melakukannya, karena saya percaya..

Satu tetes keringat yang keluar dari tubuh saya, adalah Bukti Pengabdian dan Cinta saya pada Bangsa dan Tanah Air Indonesia. Sehingga gaji yang saya terima betul2 Berkah untuk Hidup saya dan Keluarga saya.

Lalu, Tahukah saudara2 sekalian, kalau kami harus siap di tempatkan di Seluruh Indonesia..siap pindah kapan saja (paling lama menetap di satu tempat hanya 3 tahun)

Apakah terbayangkan, Jika anda memiliki seorang Istri dan Anak yang harus anda tinggalkan demi tugas, bagaimana perasaan saudara..

Kalau anda Tanya saya..Saya SIAP LAHIR DAN BATIN karena bekerja Di Direktorat Jenderal Pajak adalah kebanggaan, bagi saya itu adalah pilihan hidup.

Ahh..

Saudara2 ku sekalian, tak terasa sudah hampi pukul 22.53 WIB sekarang. Besok saja saya posting di blog, karena agak riskan bagi saya harus Jalan kaki malam2 begini menuju Warung Internet terdekat.

Dan tak terasa pula, sudah begitu panjang tulisan yg tadinya saya mau buat begitu singkat ^_^

Berhubung besok masih ada rapat untuk penggalian potensi PBB dab BPHTB untuk Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi, saya harus tidur sejenak untuk melaksanakan tugas dengan baik keesokan hari.

Akhir kata ingin saya katakan..

Jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan, kita semua mengalami masa2 pahit dan panjang yang teramat melelahkan untuk sampai ke Indonesia yang seperti kita nikmati saat ini, jangan di korbankan untuk kepentingan apapun, apalahi hanya untuk ambisi pribada, apalagi hanya untuk menutup Borok sendiri..untuk kepentingan rating, politik ataupun yang lain.

Pajak adalah sesuatu HAL yang sangat Dibutuhkan DiNEGARA manapun di Dunia ini untuk menyokong anggaran belanja negaranya. Ketaatan Membayar Pajak dan Ikut serta Mensukseskannya adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan yg teramat Penting sesuai dengan slogan Direktorat Jenderal Pajak adalah mengawasi penggunaan pajak.

Ketika ada satu atau beberapa ekor tikus didalam rumah, apa yang anda lakukan sebagai tetangga yang baik jika mengetahuinya.

è Membakar rumah t4 tikus itu berada atau

è Memberitahukan kepada yang empu rumah bahwa ada tikus d rumahnya kemudian membantu memusnahkannya….

Sebagai orang Bijak, Saya yakin dan percaya kita semua memilih option no2, jadi marilah kita belajar membangun Demokrasi yang Terarah, yang Sopan dan Santun.

Dan sebagai tuan rumah yang baikpun, kami telah memusnahkan TIKUS yang saudara2 katakan, kami terus berbenah dan memperbaiki diri.

Kepada saudara2ku sekalian Sesama Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, ini adalah momentum untuk kita semua, untuk membuktikan wajah birokrasi perpajakan di Indoensia yang betul2 Bersih, Modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Mari KITA SEMUA BEKERJA DENGAN HATI yang PENUH KEIKHLASAN ^_^

Chayooo DJP, i LOVE U FULL

Wasalam.

http://thesecretqalbu.blogdetik.com/2010/03/31/saya-bangga-jadi-pegawai-di-direktorat-jenderal-pajak/?991102866

Salam buat teman2 semua di kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel, Saya sudah tiba di pos yang baru di Pangkal Pinang, mudah2an teman2 menyusul….

Beberapa hari terakhir ada pemandangan lain di Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Ruangan TPT tampak penuh, Nomor antrian pada display menunjukkan angka yang tidak bisa, sampai 300 an. Rata-rata yang antre adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah sepuh. Kalo kata “wong plembang”, Yai sama Nyai, atau Ombai dan Akas.
Mereka semua sedang mendaftar untuk mendapatkan kartu NPWP. Karena ada Surat dari PT Taspen kepada mereka yang mewajibkan ber NPWP bagi yang penghasilannya melebihi PTKP. Seyogianya ketentuan itu sudah berlaku sejak 1 Januari 2009 lalu, namun untuk memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat, pihak TASPEN memberikan kelonggaran hingga 10 Februari 2010.

Melihat antusiasme para pensiunan untuk memiliki NPWP, KPP Pratama Palembang Ilir Barat membuka meja pelayanan tambahan sejak Senin lalu ( 8 Feb 2010 ). Dengan adanya tambahan ini tentu membuat pelayanan bisa lebih cepat. Selain itu disediakan juga tambahan kursi tunggu bagi mereka, disediakan Air mineral dan makanan ringan.

Berdasarkan pantauan kami, beberapa pensiunan yang datang sebenarnya mempunyai penghasilan dibawah PTKP namun mereka takut kalo tidak membuat NPWP akan dipotong 20 % lebih tinggi. Pemberitaan di beberapa media di Palembang juga menambah seramnya bagi yang tidak berNPWP. Padahal maksud 20 % lebih tinggi adalah dikenakan ”Tarif 20 % Lebih Tinggi” dari yang memiliki NPWP. Jadi bila memiliki NPWP dipotong 5 %, tidak punya NPWP 20% x  5% = 1 % , jadi 5% + 1%= 6%,

Ada juga yang mestinya terdaftar di KPP lain di dalam kota maupun di luar kota yang ikut antrean, tapi tidak bisa didaftarkan karena tidak berdomisili di wilayah Ilir Barat.

Tampaknya dari PT. Taspen kurang memberikan sosialisasi yang baik kepada mereka. Hal ini di buktikan dengan kebingungan mereka setelah kartu NPWP selesai. Ada yang bertanya ke petugas TPT, setelah ini kartu nya mau dibawa/dilaporkan kemana agar tidak di potong 20 %. Beberapa sesepuh bahkan ada yang marah-marah kepada petugas. Beberapa pensiunan ada yang menelepon ke complaint center Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel, menanyakan ”buat apa buat NPWP kan sudah pensiun ?”, ”kalo sudah buat NPWP mau di kemana kan ?” atau ”kalau hilang kartunya bagaimana ?”.

Hari ini (tgl 10 Februaru 2010) merupakan puncaknya. Karena merupakan batas akhir dari PT Taspen kepada mereka. Rame sekali seperti antrian tiket Kereta Api menjelang lebaran. Namun berkat kesigapan petugas di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan Kanwil DJP Sumsel & Kep Babel, hal tersebut dapat teratasi.

Yah, semoga dimasa mendatang pelayanan kepada Wajib Pajak dapat lebih baik lagi. Hal terpenting dari pendaftaran NPWP baru ini adalah pahamnya mereka atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Karena bila tidak tentulah akan membuat pekerjaan rumah yang menumpuk bagi kantor pelayanan pajak.

Sepanjang Tahun Pajak 2009, kinerja dari Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel dinilai cukup berhasil meskipun menghadapi berbagai kondisi perekonomian yang berfluaktif dan cenderung menurun. Ada beberapa hal yang mencapai target tapi sebaliknya ada pula yang tidak tercapai karena beberapa sebab, situasi, dan kondisi tertentu.

Dalam kurun waktu tahun 2009 telah diterbitkan beberapa kebijakan DJP yang cukup berhasil yaitu diantaranya perpanjangan kebijakan Sunset Policy dan beberapa stimulus fiskal untuk menghadapi melambatnya pertumbuhan ekonomi misalnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk pegawai yang berpenghasilan sampai dengan Rp.5 juta.

Selain itu juga, pada tahun 2009 DJP telah menerbitkan bentuk dan desain baru Benda Meterai 2009 yang efektif tanggal 1 Juli 2009. Dalam rangka pelayanan, DJP telah membentuk `Outbond Callcenter` yaitu pihak DJP akan menghubungi Wajib Pajak via telepon tentang kewajiban-kewajiban perpajakkannya dan yang cukup krusial adalah diterbitkannya Undang-undang baru yaitu UU PPh.

Pada tahun 2010 pun, pihak DJP akan meluncurkan beberapa kebijakan yang akan mempermudah Wajib Pajak dan menstimulus kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

2.  SPT (Surat Pemberitahuan)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ada dua, yaitu :

- SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (PPh Pasal 21/26;

Pasal 23/26; Pasal 25; Pasal 22; PPN; Pasal 4 ayat 2)

- SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian

Tahun Pajak (SPT Tahunan PPh OP dan PPh Badan)

Jatuh tempo pembayaran, yaitu :

- PPh Pasal 25 (Masa) tanggal 15 bulan berikutnya

- PPh Pasal 29 (Tahunan) sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh

Jatuh tempo pelaporan, yaitu :

- SPT Masa PPh Pasal 25 (Masa) tanggal 20 bulan berikutnya

- SPT Tahunan PPh OP 2009 tanggal 31 Maret 2010

- SPT Tahunan PPh Badan tanggal 30 April 2010

Jenis SPT Tahunan 2009, yaitu :

a. PPh OP, yaitu :

- Form 1770, untuk WP OP usahawan (baik yang memakai pembukuan maupun

yang memakai norma penghitungan neto)

- Form 1770 S, untuk WP OP karyawan/yang mempunyai penghasilan dari satu

pemberi kerja yang penghasilannya diatas Rp. 60 juta

- Form 1770 SS, untuk WP OP karyawan/yang mempunyai penghasilan dari satu

pemberi kerja yang penghasilannya dibawah Rp. 60 juta

untuk pelaporan SPT Tahunan PPh OP karyawan/yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja harus dilampiri form 1721 A1 atau 1721 A2.

b. PPh Badan yaitu Form 1771 dan Form 1771 $

c. PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2009 `ditiadakan`, jadi cukup melaporkan SPT Masa.

Sanksi sesuai dengan ketentuan dalam KUP baru, yaitu :

- SPT Masa selain PPN, sebesar Rp.100.000,-

- SPT Masa PPN, sebesar Rp.500.000,-

- SPT Tahunan PPh Badan, sebesar Rp.1.000.000,-

- SPT Tahunan PPh OP, sebesar Rp.100.000,-

Tempat untuk melaporkan SPT :

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegarsi pada KPP termasuk KP2KP untuk memberikan pelayanan Perpajakan.
2. Tempat khusus penerimaan SPT Tahunan :
   1. Pojok Pajak
   2. Mobil Pajak
   3. Drop Box, yang ditempatkan di KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis, atau tempat-tempat tertentu lainnya.

Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT Tahunannya dimana saja ditempat-tempat tersebut diatas berada.

SPT Yang Disampaikan :

1. Dimasukkan dalam amplop tertutup
2. Diatas amplop tertutup tersebut ditulis :
   1. Nama
   2. NPWP

1. 1. Tahun Pajak
   2. Status SPT (Nihil / Kurang Bayar / Lebih Bayar)
   3. Nomor Telepon

3.    Penerimaan Pajak Tahun 2009

Realisasi penerimaan pajak tahun 2009 sebesar Rp.6,052 Trilyun atau short fall sebesar Rp.183 Milyar dari rencana sebesar Rp.6,235 Trilyun atau teralisasi sebesar 97,07% dari rencana.

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp. 5,772 Trilyun, penerimaan tahun 2009 sebenarnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,85%.

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak 2009

(dlm 000.000)

4.  Target Penerimaan Pajak 2010

Rencana penerimaan pajak 2010 untuk Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel adalah sebesar Rp. 7,196 Trilyun, hal ini berarti ada kenaikan sebesar +/- 19% dari rencana penerimaan pajak tahun 2009.

Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2010

(dlm 000.000)

5.   Upaya Pengamanan Penerimaan Pajak

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, selain melaksanakan program kerja rutin Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel juga menyusun beberapa langkah strategis yaitu diantaranya adalah :

a. Mengupayakan penagihan aktif

Penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak baik karena penerbitan STP (Surat Tagihan Pajak) maupun SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Kegiatan Penagihan Aktif s.d Tahun 2009

Pencairan Penagihan s.d Tahun 2009

(dlm 000)

1. b. Pemeriksaan Wajib Pajak yang lebih komprehensif

Pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan menggali potensi pajak dari Wajib Pajak, selain pemeriksaan kepada Wajib Pajak juga dilaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Pemeriksaan Pajak                                   = 577 (167 Wajib Pajak masih dalam proses)

Pemeriksaan Bukti Permulaan                =   18 (3 Wajib Pajak masih dalam proses)

Penyidikan                                                  =     2 (masih dalam proses)

1. c. Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah program kerja DJP dalam rangka penambahan Wajib Pajak yang terdaftar.

Rencana dan Realisasi Target Ekstensifikasi Wajib Pajak

Intensifikasi Pajak adalah program kerja DJP dalam rangka penggalian potensi Wajib Pajak yang telah terdaftar, misalnya dengan menerbitkan Surat Himbauan, Konseling, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Aktif, dan lain-lain.

6.   Jumlah Wajib Pajak s.d Tahun 2009

Selama tahun 2009, jumlah Wajib Pajak di Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel mengalami      penambahan +/- 123.000 Wajib Pajak, yaitu :

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar s.d Tahun 2009

7.    Kebijakan Tahun 2010

a.  Pada tahun 2010, Form SPT Tahunan yang sebelumnya dikirim via pos untuk setiap Wajib Pajak, sekarang Wajib Pajak harus mengambil sendiri di tempat-tempat yang telah ditentukan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau bisa diunduh di www.pajak.go.id .

b.  Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada tahun ini `ditiadakan`, cukup hanya menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 saja.

c.   Terbitnya Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku per 1 April 2010.

d. Jenis pajak PBB khusus sektor Perkotaan dan Perdesaan (P2) paling lambat per          31 Desember 2013 dan BPHTB paling lambat per 1 Januari 2011 akan segera dialihkan pengelolaannya ke Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang PDRB Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku per 1 Januari 2010.

e. Bulan Maret 2010, DJP akan meluncurkan teknologi IT yang akan membantu dalam kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yaitu program Apro Web dan Multi Media Super Coridor.

f.   Tahun 2010 ditetapkan sebagai Tahun Law Enforcement.

8.   Saran dan Keluhan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan menampung permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel menyediakan media sebagai berikut :

- Call Center Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel    : (0711) 315288

- KRING PAJAK                                                              : 500200

- Website : www.pajak.go.id

P2 Humas Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel

]]> http://pajaksumselbabel.wordpress.com/2010/02/08/press-release-kinerja-tahun-2009-kanwil-djp-kanwil-sumsel-kep-babel/feed/ 0 p2humas pak estu